Editor : Kompasinfo-- Senin, 02 Juni 2025 | 10.10 Wib
 |
| Sumber Foto : Di Unduh dari Akun facebook Diskominfo Kota Padang " Press Release " Direktur RSUD Rasyidin |
Padang, 2 Juni 2025 – Klarifikasi yang disampaikan oleh RSUD dr Rasidin Kota Padang atas wafatnya seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) memicu gelombang respons dari warganet. Dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui Diskominfo Kota Padang, pihak rumah sakit menegaskan bahwa pasien telah dilayani sesuai prosedur dan tidak ada unsur penolakan.
Namun, pernyataan itu justru menimbulkan polemik di media sosial, karena beberapa warganet mengungkapkan kronologi kejadian yang berbeda dari versi resmi rumah sakit.
Klarifikasi Resmi RSUD Rasidin
Dalam siaran pers yang diterbitkan pada Minggu (1/6), Direktur RSUD dr Rasidin, dr. Desy Susanty, M.Kes menyampaikan belasungkawa atas wafatnya pasien, dan menegaskan bahwa pasien telah ditangani sesuai prosedur.
“Pasien datang ke IGD RSUD Rasidin dengan keluhan batuk-batuk. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, pasien diputuskan untuk rawat jalan dan disarankan ke Puskesmas pagi harinya,” ujar dr. Desy.
RSUD Rasidin juga menampik adanya penolakan terhadap pasien, dan menyatakan akan melakukan evaluasi internal serta terbuka terhadap masukan dari masyarakat.
Komentar Warganet: Fakta di Lapangan Tak Sesuai Klarifikasi
Namun, banyak komentar di media sosial, terutama di unggahan resmi Diskominfo Padang, menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Salah satu akun dengan nama @yu Denay menuliskan kronologi yang berbeda. Menurutnya, pasien datang dalam kondisi parah: sesak napas, sakit perut, menggigil, tidak mau makan, dan harus diturunkan dari kendaraan menggunakan kursi roda.
“Kalau hanya batuk-batuk, kenapa mesti dibawa ke RSUD? Beli obat di apotek saja bisa. Ini sudah rasa mau meninggal, baru dibawa ke rumah sakit. Tapi di sana cuma diukur tensi, tak diberi oksigen atau nebuleiser,” tulisnya dalam kolom komentar.
@yu Denay bahkan meminta pihak rumah sakit membuka rekaman CCTV untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. “Lihat CCTV, kalau tidak rusak pula,” sindirnya.
Desakan untuk Audit dan Transparansi
Respons publik yang membanjiri postingan resmi pemerintah kota menandakan adanya krisis kepercayaan terhadap pelayanan rumah sakit, terutama jika menyangkut pasien dengan jaminan kesehatan seperti KIS.
Sejumlah warganet juga mendesak agar pemerintah kota dan pihak independen melakukan audit terbuka terhadap proses pelayanan IGD RSUD dr Rasidin, termasuk pengecekan rekaman CCTV, data rekam medis pasien, dan kesaksian keluarga.
Penutup
Hingga berita ini ditayangkan, kami masih berupaya mencari keterangan resmi dari pihak RSUD maupun Pemko Padang terkait desakan warganet untuk membuka fakta yang lebih transparan.
Kasus ini membuka kembali diskusi penting soal standar layanan IGD, hak-hak pasien, dan perlunya kontrol publik terhadap layanan rumah sakit milik pemerintah. ( uwa )
